Perencanaan Pembanguan Partisipasi oleh Drs H Dadang Solihin, MA

Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Presentation Transcript

1. Drs. H. Dadang Solihin, MA Perencanaan Pembangunan Partisipatif Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, 27 Desember 2006 Lokalatih bagi Aparatur Pemerintah Daerah
2. Perencanaan
   
   • S uatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
   • melalui urutan pilihan,
   • dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan
   
   • H arus memiliki, mengetahui , dan memperhitungkan :
   • Tujuan akhir yang dikehendaki .
   • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) .
   • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut .
   • Masalah-masalah yang dihadapi .
   • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya .
   • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya .
   • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya .
   • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
4. Sifat Perencanaan
   
   • Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial.
   • Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.
   • Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.
   • Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.
5. Sifat Perencanaan
   
   • Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.
   • Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.
   • Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal.
   • Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek).
6. Kegagalan Perencanaan
   
   • Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
   • informasinya kurang lengkap,
   • metodologinya belum dikuasai,
   • perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
   • pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
7. Kegagalan Perencanaan
   
   • Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
   • kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
   • aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
   • masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
8. Kegagalan Perencanaan
   
   • perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
   • Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
   • Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
9. Kegagalan Perencanaan
   
   • karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
   • Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
   • Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
   • Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
10. Sistem Perencanaan yang Berhasil
    
    • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
    • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
11. Perencanaan yang Ideal
    
    • Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
    • Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
    • Prinsip holistik : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
12. Proses Perencanaan Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D.
13. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
14. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) UU (Ps. 13 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) DAERAH NASIONAL
15. Penyusunan dan Penetapan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD
    
    • Visi, Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Visi,Misi Kepala Daerah
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
16. Penyusunan dan Penetapan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD
    
    • Prioritas Pembangunan
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah
    • Program SKPD
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif
    SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota
    
    • Sinkronisasi Program SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
    
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
    
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
17. Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD
    
    • Pemerintah dan Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD.
    • Penyusunan Rancangan RKP dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang Pusat dan Musrenbang Nasional
    • Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang di Daerah masing-masing.
18. Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD
    
    • Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan rancangan RKPD.
    • Musrenbang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
19. Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD
    
    • Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan RKP dan RKPD diselenggarakan sesuai jadual sebagai berikut:
    • Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota.
    • Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret .
    • Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret .
    • Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April .
    • Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April .
20. 
    
    • Mengapa Diperlukan Perencanaan Desa yang Partisipatif?
21. Filosofi Perencanaan Pembangunan Partisipatif
    
    • Pendekatan kelompok
    • Pendekatan kelompok adalah perencanaan desa yang disusun oleh masyarakat secara bersama.
    • Dalam arti bahwa seluruh masyarakat terlibat dalam menyusun perencanaan.
    • Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang sesuai untuk masyarakat desa.
    • Perencanaan pada tingkat desa dilakukan deng a n perencanaan secara partisipatif.
    • Yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif adalah tiga unsur di bawah ini:
22. Filosofi Perencanaan Pembangunan Partisipatif
    
    • Metode Perencanaan
    • Metode perencanaan yang digunakan untuk perencanaan desa adalah suatu metode yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh masyarakat.
    • Metode perencanaan ini berangkat dari permasalahan yang nyata dirasakan oleh masyarakat dan dilanjutkan dengan cara langkah demi langkah.
    • Alat peraga
    • Alat bantu diskusi yang sesuai untuk melakukan perencanaan dengan pendekatan kelompok adalah alat peraga, yang memeragakan semua hasil diskusi pada papan tancap dan kartu-kartu berwarna.
    • Semua pernyataan peserta diskusi dituliskan pada kartu-kartu berwarna dan ditancapkan di papan.
23. Moderator Desa
    
    • Berasal dari kata MODERAT; artinya tidak memihak kepada pihak manapun.
    • Kata “moderator” sering kali dipakai untuk peranan seseorang dalam satu forum p ertemuan, di mana orang itu menjalankan peranannya sebagai pengendali proses/jalannya pertemuan itu.
    • Dengan peranan yang sama, masih ada istilah lain yang sering dipakai, yaitu fasilitator.
24. Moderator Desa Harus Mampu
    
    • Sebagai katalisator untuk merangsang terjadinya proses diskusi yang partisipatif.
    • Menghimpun dan menghargai pendapat peserta
    • Sebagai juru penengah (moderat) .
    • Mempertimbangkan berbagai pendapat untuk memperoleh konklusi dalam perumusannya .
25. Fungsi d an Tugas Seorang Moderator
    
    • Menumbuhkan partisipasi semua peserta pertemuan untuk secara aktif memberikan perannya dalam pertemuan itu.
    • Mengakomodasikan semua pendapat peserta pertemuan
    • Dengan cara yang “bijaksana” menggunakan partisipasi peserta untuk mengolah topik-topik yang dibahas sehingga pertemuan itu mencapai satu kesepakatan.
    • M enemukan titik simpul dari topik-topik yang dibahas dalam forum.
    • D engan teknik-teknik yang bijaksana titik - titik simpul itu dilemparkan ke dalam forum, sehingga kesepakatan yang dicapai tidak terasa oleh peserta sebagai keputusan moderator, melainkan sebagai keputusan forum.
26. Yang Perlu Diperhatikan d alam Moderasi
    
    • Hindari posisi yang membelakangi peserta.
    • Usahakan berada pada posisi di mana bisa melihat semua peserta.
    • Menguasai topik yang dibicarakan/dibahas.
    • Tidak bersikap menggurui .
    • Menjelaskan pada orang lain tentang satu topik/masalah dengan cepat.
    • Memilih metode/cara yang tepat untuk mengambil keputusan/mencapai kesepakatan forum.
    • Mampu menyimpulkan dengan cepat semua pendapat yang ada.
    • Cepat memahami pendapat orang lain.
    • Tanggap dan konsekuen.
27. Yang Perlu Diperhatikan d alam Moderasi
    
    • Mampu mengendalikan situasi.
    • Menguasai keadaan/situasi
    • Mampu untuk memandu dalam pemecahan suatu masalah.
    • Jadwal Musrenbang harus cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi peserta.
    • Tidak memaksa kehendak.
    • Mampu mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan yang “kritis” dalam proses diskusi yang dilakukan peserta.
    • Bersuara cukup lantang.
    • Memakai pakaian rapi dan sopan.
    • Bersikap tenang dan luwes.
28. Metode dan Teknik Moderasi
    
    • Curah Pendapat ( B rainstorming )
    • Yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, tanggapan atau usulannya, dengan cara menuliskan pendapat itu pada sepotong kertas yang kemudian ditempelkan di forum atau dengan cara lisan.
    • Cara tertulis lebih efisien dan efektif waktu.
    • Meskipun di antara peserta ada yang malu-malu menyampaikan pendapatnya, namun dia tetap/terpaksa menuliskan pendapatnya di potongan kertas tersebut.
    • Di samping itu, secara visual pendapat-pendapat yang diberikan akan langsung dikelompokkan dan terdokumentasi.
29. Metode dan Teknik Moderasi
    
    • Diskusi a ntar Peserta
    • Dalam membahas satu topik, sesuai dengan perannya, seorang moderator tidak harus menanggapi atau menjawab pendapat atau pertanyaan peserta.
    • Seorang moderator hanya menyalurkan pendapat yang dibahas untuk dapat dibahas/ditanggapai oleh peserta yang lain.
    • Sesekali moderator dapat juga ikut urun rembug, namun hal ini harus hati-hati karena bisa saja hal itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan/kesepakatan forum.
30. Metode dan Teknik Moderasi
    
    • Kelompok Kerja
    • Untuk kondisi di mana ada 2-3 topik yang harus dibahas sekaligus, moderator dapat membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kerja sesuai dengan jumlah topik yang dibahas.
    • Dalam hal seperti ini, moderator tidak lagi berperan langsung dalam forum, tapi peran itu dapat digantikan oleh salah seorang peserta di setiap kelompok untuk menjadi moderator kelompok.
    • Namun demikian, moderator dapat mendampingi moderator-moderator kelompok untuk mengontrol jalannya diskusi dan konteks topik yang dibahas.
31. Metode dan Teknik Moderasi
    
    • Menentukan salah satu peserta sebagai moderator
    • Pada sessi tertentu di mana peserta tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi hanya membahas satu topik, moderator dapat menunjuk salah satu peserta untuk bertindak sebagai moderator.
    • Hal seperti ini sebenarnya dapat digilirkan pada setiap peserta, tergantung pada keadaan seperti disebutkan di atas.
32. Analisis Singkat Keadaan Desa
    
    • Aspek Kepenuhan Kebutuhan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat:
    • Ketersediaan Pangan
    • Ketersediaan air minum
    • Kesehatan
    • Kondisi rumah
    • Pendapatan
    • Beban kerja
    • Dsb
    • Aspek Fisik dan Ekonomi:
    • Keadaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana Produksi .
    • Aspek Sosial Budaya dan Kelembagaan:
    • Peran serta masyarakat dalam kelembagaan
    • Peranan kelembagaan dalam pembangunan pertanian .
33. Perumusan Masalah Desa
    
    • Masalah adalah keadaan negatif yang dialami dan tidak disenangi.
    • Contoh masalah yang dirumuskan secara tepat:
    • Ladang sering dirusak babi.
    • Ternak ayam buras sering kena penyakit..
    • Hasil penanaman palawija rendah.
    • Dalam musim kemarau air minum kurang.
    • Daerah perumahan sering banjir
    • Pemasaran hasil usaha industri kecil anyaman sulit
    • Banyak anak balita sakit batuk secara terus- menerus
    • Beban kerja wanita terlalu tinggi.
    • Pengangguran pemuda tinggi
    • Perempuan tidak terlibat dalam kelompok tani
    • Masalah bukan pernyataan akan kurangnya suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan yang negatif di atas.
    • Contoh masalah yang dirumuskan secara tidak tepat:
    • Tidak adanya jaring untuk mengendalikan hama babi.
    • Tidak adanya PPL yang menerangkan cara beternak ayam buras.
    • Tidak ada kendaraan untuk penyuluh.
    • Kurangnya bahan baku untuk industri rumahtangga rotan.
34. Terima kasih
35. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
    
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin’s Profile