PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
I. Evaluasi
Saat ini yang sedang mnejadi trend di Indonesia adalah pembangunan partisipatif. Banyak program atau proyek pemberdayaan masyarakat diluncurkan di masing-masing sektor, dan hampir semua departeman maupun non departemen melaksanakan program antra lain : IDT, PKT, P3DT, P4K, dan lain-lain. Masing-masing program memiliki nama dan kriteria yang berbeda-beda dan hal ini menimbulkan kerancuan maupun kebingungan masyarakat sebagai sasarannya.
Ada beberapa hal yang menjadi penyebab keadaan ini antara lain :
1. Setiap program penanggulangan kemiskinan memiliki mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sendiri-sendiri.
2.Setiap lembaga donor memiliki nama program sendiri-sendiri dengan model pendekatan yang berbeda-beda.
Keadaan ini menimbulkan program-program pemberdayaan masyarakat menjadi tidak efektif dan tidak efisien dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada Tahun 2005. Terdapat 42 program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh 17 lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen. PNPM dicoba untuk diharmonisasikan dan dintegrasikan dalam satu wadah dan hasilnya kurang optimal dan saling tumpang tindih.
Dengan adanya kenyataan tersebut di atas muncul beberapa model pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan partisipatif. Beberapa model program pemberdayaan masyarakat tersebut memiliki beberapa keunggulan antara lain:
1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan
2. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi
3. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata
4. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain
5. Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
6. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.
Kelemahan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah antara lain :
1. Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dan masih bersifat ad hoc.
2. Partisipasi masyarakat maupun pelembagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi.
3. Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang (ego sektoral).
4. Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan masih besar.
5. Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan.
Dari pertimbangan keunggulan dan kelemahan tersebut maka Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai cikal bakal PNPM Mandiri Perdesaan (PNPN-MP) berupaya untuk menjawab persoalan mendasar dari masyarakat, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin untuk mengatasi masalah pengangguran dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin untuk menanggulangani kemiskinan. Dari karakteristik program, kegiatan yang dipilih oleh penduduk di desa atau kecamatan yang terpilih umumnya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak multiplier yang lebih besar dengan menurunkan biaya transaksi dan pemasaran sehingga memungkinkan kesempatan berusaha yang lebih luas dan penurunan biaya hidup.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji, baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya. Sebagai contoh, penghematan dari program-program ini mencapai rata-rata 56%. Artinya jika suatu proyek yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56% dibandingkan dengan program serupa yang dibangun oleh pemerintah. Hasil audit auditor independen menyatakan penyimpangan dana yang ditemukan kurang dari 1%.Dampak eksternalitas (tambahan) kedua program ini relatif besar. Misalnya dari hasil evaluasi secara independen, karena program ini bersifat open menu (memiliki kebebasan memilih) yang benar-benar dipilih dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga program ini merupakan salah satu implementasi langsung proses perencanaan bottom-up.
Di beberapa kabupaten, model PPK telah diadopsi dalam pembuatan perencanaan di tingkat kabupaten. Transparansi dan Pelibatan Masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan juga telah menumbuhkan modal sosial dan sekaligus mengurangi konflik-konflik yang terjadi di akar rumput dan merupakan modal baru bagi terciptanya integrasi bangsa. Disamping itu, program ini telah dijadikan salah satu model penanggulangan kemiskinan.
II. Dampak Dalam Pelaksanakan PNPM-PPK
Dalam konteks ini, dampakPNPM-PPK dalam konteks keberhasilan suatu strategi dan aksi pada hal pemberdayaan masyarakat telah melalui tiga aspek pokok, yaitu:
1. Terciptanya suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Lebih kuatnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik seperti jalan, irigasi, listrik maupun sosial seperti sekolah,dan kesehatan, serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
3. Pelindungan terhadap masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena masya rakat kurberang berdaya menghadapi yang kelompok kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.
III. Kritik Dan Saran Dalam Pelaksanakan PNPM-PPK
Penyimpangan dan salah sasaran serta masih banyaknya KKN membuat program penanggulangan kemiskinan belum mampu mengentaskan kemiskinanyang di alami masyarakat. Dalam pelaksanaannya banyak program yang dianggap sebagai suatu proyek yang dapat mencairkan dana tanpa memperdulikan tujuan dan hasil program. Maka diperlukan strategi baru yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Tantangan ini harus dibenahi dengan melaksanakan tata pemerintahan yang baik untuk mengurangi kemiskinan. Perlu adanya sosialisasi dan transparansi dengan memberi masyarakat akses luas terhadap informasi publik. Maka partisipasi masyarakat termasuk dalam penyusunan program dan pengambilan keputusandan perlu adanya akuntabilitas yang menjadikan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan dan hasil program.
Perubahan paradigma yang lebih mengedepankan fungsi pembangunan berfokus pada manusia . perubahan-perubahan mendasar dalam hal kebijakan, peraturan, dan akses masyarakat pada proses pengambilan keputusan sangat diperlukan. Perumusan strategi penangulangan kemiskinan di daerah perlu didukung oleh mekanisme pendampingan yang tangguh dari berbagai pihak yang perhatian dan profesional di bidangnya.
IV. Daftar Pustaka
1. Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia : Setuju PNPM Dilanjutkan : http:// www.jpmi-or id
2. Puspen Kemendagri : Rakernas PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 : http:// www.puspen .depdagri .go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar